REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengusulkan agar rumah atau bangunan yang sudah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bisa diasuransikan untuk menghadapi kondisi bencana alam.

"Ini yang ke depan saya dorong sebenarnya adalah bangunan yang sudah SLF bisa diasuransikan," ujar Iwan di Cianjur, Jawa Barat, Ahad (11/12/2022).

Karena dalam situasi kejadian gempa misalnya rumah seharga Rp 500 juta mengalami kerusakan berat, jika diasuransikan maka ketika mengalami kerusakan akibat bencana maka masuk kategori keadaan kahar atau force majeure. "Di sinilah sebenarnya peran asuransi mengganti sebesar nilai rumah yang diagunkan," katanya.

Sedangkan rumah lainnya yang tidak memiliki jaminan asuransi seperti itu, maka yang diberikan adalah bantuan pemerintah. SebelumnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah memutuskan menambah besaran bantuan bagi rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Tadinya bantuan yang disiapkan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Namun setelah menghitung kembali dan menanyakan anggaran kepada Menteri Keuangan, Presiden Jokowi memutuskan menambah bantuan. Bagi rumah rusak berat nilai bantuan menjadi Rp 60 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta.

Presiden juga menegaskan penentuan tingkat kerusakan rumah korban gempa bumi di Cianjur ditentukan oleh Kementerian PUPR. Jika tingkat kerusakan rumah sudah diputuskan oleh Kementerian PUPR, maka masyarakat tidak bisa memprotesnya.

Presiden Jokowi juga meminta warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang bantuan untuk membangun rumah kembali sehingga mereka tidak lagi tinggal di dalam tenda atau posko pengungsian, bukan membeli keperluan lain termasuk kendaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika