Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jelang berakhirnya 2022. Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah kepuasan publik tersebut berkorelasi terhadap keinginan masyarakat untuk terus dipimpin oleh Jokowi, baik lewat perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode masa kepemimpinan.
"Bagi saya itu bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam rilis daring Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.
"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.
Pasalnya, ia membandingkan masa peralihan kepemimpinan di Inggris saat transisi pandemi Covid-19. Peralihan tersebut justru membuat ekonomi negara tersebut semakin terpuruk yang diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina.
"Jadi capaian-capaian pemerintah hari ini kita sudah lihat dengan jelas dan ini adalah sesuatu yang menurut saya, masyarakat tidak terlampau terkejut karena pencapaian sukses Jokowi menghadapi Covid diselesaikan dengan sangat baik dan diakui dunia," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar Bamsoet.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu percaya diri Pemilu 2024 tidak akan ditunda setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri langsung acara Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meyakini, kehadiran Jokowi itu merupakan pertanda bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Dapat kami katakan, kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan," kata Hasyim saat menyampaikan laporan acara di hadapan Jokowi di BCEC, Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Hasyim menambahkan, sepanjang sejarah KPU RI, baru kali ini ada Presiden menghadiri acara KPU. Hasyim pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.
"Atas nama keluarga besar KPU, kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dan dukungan pemerintah pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Hasyim.
Dalam kesempatan itu, Hasyim juga meminta Jokowi memberikan arahan kepada 6.431 orang jajaran KPU yang mengikuti acara konsolnas tersebut. Sebab, Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia.
Pada 2024, akan digelar pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan juga kepala daerah. "Tentu beban kerja yang kami hadapi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya," kata Hasyim.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, penyelenggaran Pemilu 2024 nanti bukanlah pekerjaan yang mudah karena dilakukan secara serentak. Pesta demokrasi ini akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, yakni mencapai 189 juta pemilih yang akan memberikan suaranya dalam waktu yang sama.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” kata Jokowi.
Jokowi meminta KPU agar memastikan seluruh tahapan kegiatan Pemilu 2024 memiliki pengaturan teknisnya. Setiap tahapan, kata dia, juga harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul.
“Pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
