Wapres Berharap Forum Nasional Stunting Dorong Tercapainya Target Prevalensi Stunting

Ada empat laporan yang disampaikan Hasto. Pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting.

“Kedua, pemetaan peran kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergisitas antarkementerian lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan. Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” kata Hasto.

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPPS provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk 100%. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99%.

Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. Selain itu juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan. Program matching fund yang merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting, kerja sama dengan Tanoto Foundation dalam bentuk pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan, kerja sama dengan 1000 Days Fund dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting,” kata Hasto.

Di sisa waktu yang hanya dua tahun ini, Hasto pun meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif. Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan.

Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah. “Namun kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya. Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam moment tersebut,” ungkapnya.

Hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.

Selain itu hadir juga Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi.