REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Warga eks Kampung Bayam yang dijanjikan menempati Kampung Susun Bayam (KSB) setelah terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) menggeruduk kantor PJ Gubernur Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/12/2022) kemarin. Mereka meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa membantu memberikan kunci terlebih dahulu alih-alih mempermasalahkan biaya.
“Prioritas utama itu ya bagaimana sesegera mungkin masuk ke dalam rusun di JIS,” kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga kampung Bayam Asep Suwenda (54 tahun).
Dalam kesempatan itu, puluhan warga calon penghuni mendirikan tenda di pelataran trotoar Balai Kota DKI sebagai bentuk protes. Selain permintaan segera menempati unit, dia mengatakan, warga juga mengajukan tuntutan menormalkan harga bulanan untuk masyarakat ekonomi bawah.
Dia menjelaskan, dari sekitar 70-an warga yang datang, mereka merasa keberatan dengan harga sewa bulanan awal yang ditawarkan PT Jakarta Propertindo sekitar Rp 1,5 juta. Meski diturunkan beberapa pekan setelahnya menjadi Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu untuk lantai tiga dan dua, warga masih merasa terbebani.
“Karena di lantai dua itu diprioritaskan untuk lansia. Kok lansia masih terbebani dengan harga tinggi?” tanya dia.
Dia menuntut, ada penurunan harga lagi agar lebih terjangkau bagi warga. “Tapi, prioritas kita bisa masuk dulu,” katanya.
Asep juga meminta adanya pengelolaan KSB layaknya rusun Akuarium yang dikelola oleh koperasi. Hingga kini, ia mengatakan, belum ada kesepakatan dalam bentuk hitam putih dengan pengelola.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara. Menurutnya, memang ada simpang siur menyoal pembiayaan Kampung Susun Bayam. Namun, ia mengatakan, kebijakan dari Pj Gubernur soal biaya rerata sekitar Rp 750 ribu diharapkan bisa diterima para warga.
Menurut dia, nilai itu bisa diterima mengingat warga yang mencari nafkah di sekitar lokasi gedung tidak tinggal terlalu jauh. “Saya juga dengan pak Pj Gubernur (Heru Budi) akan melihat ke sana,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko angkat bicara mengenai rencana pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu masih dalam proses kajian dan koordinasi dengan BP BUMD Jakarta.
Mengenai biaya sewa untuk warga jika sudah ditangani Pemprov DKI, kata dia, akan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. “Tarif akan menyesuaikan pada Pergub 55 Tahun 2018,” kata Sarjoko kepada awak media, Rabu (30/11/2022).
Kendati demikian, dia meminta semua pihak menunggu kategori akhir terprogram menyoal Kampung Susun Bayam saat sudah ada kepastian pengelolaannya. Berdasarkan tarif retribusi rusunawa menurut Pergub 55 Tahun 2018, ada beberapa tarif untuk berbagai kategori.
Ada sekitar 123 kepala keluarga eks penghuni Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS. Setelah dibangun pada awal Mei 2022 lalu, Kampung Susun Bayam untuk warga terdampak akhirnya diresmikan pada 12 Oktober oleh Anies, meski belum sepenuhnya selesai.
Dengan total tiga tower dan empat lantai yang terdiri dari 138 unit, semua warga Kampung Bayam bisa menempati lokasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika