Jumat 25 Nov 2022 10:27 WIB

Kemenag-BPOM Bahas Roadmap Pengawasan Obat dan Makanan Haji Umrah

Penting untuk merancang peta jalan kerja sama dengan BPOM dalam ekosistem haji.

Rep: zahrotul oktaviani/ Red: Hiru Muhammad
Direktur Pelayanan Haji urusan Luar Negeri Sri Ilham Lubis meninjau perusahaan katering penyedia makanan jamaah haji Indonesia, Madinah, Selasa (23/7). Juru masak yang memasak makanan untuk jamaah berasal dari Indonesia.
Foto: Republika/Syahruddin El-Fikri
Direktur Pelayanan Haji urusan Luar Negeri Sri Ilham Lubis meninjau perusahaan katering penyedia makanan jamaah haji Indonesia, Madinah, Selasa (23/7). Juru masak yang memasak makanan untuk jamaah berasal dari Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan mempersiapkan peta jalan di bidang pengawasan obat dan makanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Rencana ini dihabas bersama dalam diskusi antara Ditjen PHU dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami sudah membangun MoU dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan berbagai perusahaan, baik dalam maupun luar negeri,” ucap Dirjen PHU Hilman Latief, dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (25/11/2022).

Baca Juga

Ia menyebut saat ini penting untuk merancang peta jalan kerja sama dan keterlibatan BPOM dalam ekosistem haji Indonesia dengan baik. Peta jalan ini disebut Hilman belum muncul sampai sekarang. 

Ia mengatakan, besarnya anggaran konsumsi jamaah pada setiap penyelenggaraan haji seharusnya menjadi perhatian bersama dalam rangka penguatan ekosistem haji. Termasuk juga dalam penyelenggaraan umrah.

Concern kita di sana. Terkait hal ini adalah pembelanjaan barang-barang dari dalam negeri. Anggaran untuk konsumsi jemaah haji tahun kemarin mencapai 30-35 persen," lanjut dia.

Hal tersebut dikatakan perlu menjadi perhatian bersama, utamanya bagaimana cara mendorong pengusaha UMKM dan pengusaha Indonesia umumnya untuk bisa terlibat di sektor tersebut.

Hadir dalam kesempatan pertemuan Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona beserta jajarannya. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen PHU dan jajarannya atas dukungan yang diberikan.

"Kami sudah merasakan sekali dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk bisa ikut berkontribusi di dalam pelayanan penyelenggaraan haji pada tahun ini, yaitu terkait dengan pengawasan di bidang obat dan makanan,” ucap Rita.

BPOM disebut juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenag. Di dalamnya dibahas bagaimana teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan haji, hingga pasca penyelenggaraan haji, agar mereka bisa berkontribusi terkait obat dan makanan jamaah di Arab Saudi. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement