Kamis 10 Nov 2022 19:40 WIB

DPRD Bali Sementara tidak Terima Aspirasi Jelang Presidensi G20

Aspirasi melibatkan massa dipersilahkan setelah 20 November.

Sejumlah mobil listrik terparkir di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai saat uji coba guna mendukung transisi energi ke energi baru dan terbarukan yang menjadi salah satu pilar dalam Presidensi G20 Indonesia di Bali, Rabu (9/11/2022). Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan beberapa perusahaan mobil menyediakan mobil listrik sebanyak 962 unit sebagai kendaraan resmi yang digunakan dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.
Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Sejumlah mobil listrik terparkir di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai saat uji coba guna mendukung transisi energi ke energi baru dan terbarukan yang menjadi salah satu pilar dalam Presidensi G20 Indonesia di Bali, Rabu (9/11/2022). Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan beberapa perusahaan mobil menyediakan mobil listrik sebanyak 962 unit sebagai kendaraan resmi yang digunakan dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian. Larangan tersebut sebagai salah salah upaya menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang puncak Presidensi G20, terhitung 10-20 November 2022.

"Termasuk apapun itu, baik (aspirasi) adat, apapun, karena itu rentan memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat aja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini," kata Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga

Adi Wiryatama menyampaikan hal tersebut saat dihubungi usai bertemu dengan pasukan Brimob di aula belakang Kantor DPRD Bali. Menurut dia, keamanan rentan dengan situasi politik karena jika keamanan kacau, maka politik juga hancur.

Oleh karena itu, bersama unsur pimpinan lain, DPRD Bali mufakat untuk tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian hingga 20 November mendatang. Jika aspirasi ingin melibatkan massa, dipersilahkan setelah 20 November.

DPRD Bali, lanjut dia, memang benar rumah rakyat hanya tidak elok juga jika kemudian penyampaian aspirasi sengaja memilih waktu ketika anggota dewan tidak ada di tempat. Misalnya janji datang pukul 10.00 WITA, namun datang pukul 14.00 WITA. "Lalu datang gamelan baleganjur, bilang bahwa DPRD sepi tidak ada siapa, mereka foto-foto," ujarnya.

Dia mengatakan tindakan seperti itu dinilai meremehkan dewan. "Tidak boleh dicoreng hal kecil berupa demo. Saya titip jaga juga itu ke rekan-rekan Brimob jaga rumah rakyat yang juga rumah politik ini," kata mantan Bupati Tabanan itu.

Saat berbincang dengan sebagian korps baret biru yang dipimpin AKP Wayan D W Regama itu, Adi menitip pesan agar mereka menjaga hajatan Presidensi G20 dengan optimal. "Bila sukses, tentu akan berimbas kepada pengakuan dan nama baik Bali sebagai daerah yang aman dikunjungi. Kesuksesan itu bergantung dari tingkat keamanan rekan-rekan aparat, termasuk Brimob yang ada di sini," katanya.

Adi menyilakan Brimob menggunakan fasilitas apapun yang ada di DPRD Bali untuk bertugas dengan baik menjaga Presidensi G20 Indonesia. "Dasarnya adalah keamanan, kalau tercoreng sedikit berarti kita gagal. Kita tidak mau gagal, keamanan harga mati, harga mutlak," ucapnya.

Selain itu, Adi Wiryatama berharap Presidensi G20 aman dan lancar demi menjaga harkat-martabat bangsa di mata dunia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement