REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA-- Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya untuk tahun 2023 sebesar Rp 11.257.640.114.475. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Kamis (10/11) atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.
"Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp 11,2 triliun nanti Insya Allah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Eri menjelaskan, 40 persen dari APBD tajun 2023 dialokasikan untuk program Padat Karya. Eri menjelaskan, sejauh ini program Padat Karua yang sudah berjalan dan menuai hasil adalah program pembuatan paving. Dimana masyarakat berpenghasilan rendah yang dikaryakan sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan.
Kemudian program padat karya di bidang jahit, dimana para pelaku sudah mengantongi penghasilan Rp 4 juta per bulan. Eri menyatakan, program tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama mengentas kemiskinan.
"Insya Allah kalau kita bergerak bersama (dengan DPRD Surabaya) pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama," ujarnya.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah, hari ini dilakukan rapat paripurna untuk mengesahkan APBD Surabaya tahun 2023. Penetapan dilakukan di Hari Pahlawan tiada lain untuk menyerap seluruh semangat Arek-Arek Suroboyo yang berjuang pada peristiwa 10 November 1945.
"Makanya kita sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp 11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai Rp 500 miliar," kata pria yang akrab disapa Awi tersebut.
Awi mengaku sempat berpesan kepada Wali Kota Surabaya, bahwa penetapan APBD dengan waktu yang lebih dini, akan membuat skema pembangunan bisa lebih ditata dengan baik ke depannya. Dengan demikian, diharapkan bisa dilakukan penyerapan yang maksimal dan kemudian kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya.
Awi juga menjelaskan, sudah beberapa tahun ini APBD Surabaya ditetapkan pada Hari Pahlawan. Menurutnya, ini akan menjadi agenda rutin tahunan sejauh DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya bisa berkomitmen bersama untuk menata pemerintahan menjadi lebih baik.
"Saya kira itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan dan kita semua mengikuti regulasinya," ujarnya.
Awi menegaskan, pihaknya akan menggunakan kewenangan yang ada untuk mengawasi penyerapan APBD. Ia juga menegaskan, pengawasan akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah anggaran itu sudah tepat sasaran atau tidak. "Teman-teman DPRD semuanya sangat rajin dan teliti untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Surabaya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
