REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur akan menjadi kota netral karbon pada 2045. IKN juga menjadi yang pertama di Indonesia karena berkonsep kota hutan berkelanjutan.
"Untuk mewujudkan kota netral karbon pada 2045, Pemerintah Indonesia sudah meluncurkan kajian ruang lingkupnya," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rilis yang disampaikan Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono yang diterima di Samarinda, Kamis (10/11/2022).
Peluncuran kajian ruang lingkup (scoping study) tersebut bahkan dilakukan bersama Asian Development Bank (ADB) guna memetakan langkah-langkah IKN untuk menjadi kota netral karbon. Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27, di Sharm El Sheikh, Mesir, pada Selasa, 8 November 2022.
Langkah ini mempertegas komitmen IKN Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam "Nationally-Determined Contributions" (NDCs) sejalan dengan Kesepakatan Paris, paparnya. "Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," ucap Bambang.
Kajian yang diluncurkan bersama mengindikasikan bahwa pembangunan IKN Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan akan mampu mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di kawasan IKN. Apabila ini selesai diterapkan, lanjutnya, rencana IKN Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon.
Selain itu, katanya, memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030 atau sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045. Langkah yang dilakukan IKN Nusantara akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060 dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030 yang selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.
"Kajian ini merupakan analisis komprehensif pertama terkait 'regionally and locally-determined contributions' di tingkat kota di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik Ahmed M Saeed mengatakan partisipasi aktif pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di garda depan implementasi kebijakan nasional sangat penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris. "ADB senang dapat membantu Otorita IKN dalam mengambil langkah tegas dalam perang melawan perubahan iklim. Kajian ini lebih jauh mengidentifikasi langkah-langkah bagi IKN untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon," kata Ahmed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika