Selasa 08 Nov 2022 19:17 WIB

Jokowi Semangati Prabowo Jadi Capres, Ini Kata Politikus PDIP

Jokowi ingin apa yang dilakukannya saat ini bisa jalan berkesinambungan ke depan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo menyapa peserta yang hadir usai menghadiri puncak acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Senin (7/11/2022). Perayaan HUT ke-8 Partai Perindo Tahun 2022 tersebut sebagai momen pengingat bahwa Partai Perindo bertahan sampai saat ini berjuang demi Indonesia sejahtera.
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Presiden Joko Widodo menyapa peserta yang hadir usai menghadiri puncak acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Senin (7/11/2022). Perayaan HUT ke-8 Partai Perindo Tahun 2022 tersebut sebagai momen pengingat bahwa Partai Perindo bertahan sampai saat ini berjuang demi Indonesia sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut pada 2024 giliran jatah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi presiden setelah sebelumnya menang dua periode. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan bahwa presiden boleh dukung siapa saja.

"Waduh kalau saya mengomentari itu nggak bisa ya, etik saya harus dijaga. Siapapun Pak Jokowi boleh dukung deh," kata Said kepada wartawan, Selasa (8/11).

Baca Juga

Kendati demikian pernyataan tersebut menurutnya boleh saja disampaikan oleh presiden. Ia menilai presiden berhak menyampaikan apapun. "Oh ya boleh saja. Sebagai presiden kan, masa tidak boleh mengeluarkan apapun soal itu," tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai presiden, Jokowi ingin menjamin kesinambungan apa yang sudah ia lakukan saat ini. Pernyataan Jokowi dalam HUT ke-8 Partai Perindo tersebut juga dinilai cara Presiden Jokowi menyemangati Prabowo yang telah menyatakan maju dalam pilpres 2024 mendatang.

 

"Setidaknya menyemangati Pak Prabowo untuk maju, dengan semangat 45. Apalagi legacy-nya bapak presiden kan begitu," ujarnya.

Ia tak mau berasumsi terkait sinyal koalisi dalam pernyataan tersebut. Menurutnya koalisi merupakan hak pimpinan partai politik. "Ya kalau koalisi haknya ketua partai," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement