REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan hotel-hotel penuh sehingga tak ada kamar kosong, khususnya di Kabupaten Badung, berkat perhelatan KTT G20.
"Saya kira sudah tidak ada kamar kosong di area ITDC, Tanjung Benoa, Jimbaran penuh, saya sendiri membantu teman-teman kementerian mencarikan kamar. Di Sanur (keterisian kamar) rata-rata 60-70 persen, di luar itu seperti Ubud, Karangasem 60-65 persen," kata Bagus Agung di Kabupaten Badung, Jumat (4/11/2022).
Ketua Bali Tourism Board itu menjelaskan keterisian hotel terlihat sejak Oktober 2022 dimana para wisatawan yang datang ke Pulau Dewata dan menginap di kawasan Nusa Dua berpindah lokasi karena hotel-hotel digunakan untuk kegiatan G20.
"Wisatawan yang tadinya menginap di Nusa Dua, tapi karena ada KTT G20 dari satu bulan lalu sudah pindah ke Sanur, Kuta, dan Jimbaran," ujarnya.
Meskipun okupansi hotel tinggi, tetapi Bagus Agung memastikan Bali masih memiliki ketersediaan kamar sekitar 60 ribu hingga 70 ribu dengan harga yang mengikuti permintaan, yang diserahkan kepada pihak hotel.
Melalui pertemuan G20 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 15-16 November 2022 itu, Bagus Agung melihat tiga sisi positif yang muncul yaitu sisi infrastruktur, perekonomian, dan pencitraan.
"Positifnya, kita dapat infrastruktur, pemerintah investasi Rp500 miliar lebih untuk mempercantik Sanur, Nusa Dua, Kuta. Kesadaran terhadap branding, bayangkan berapa wartawan yang datang ke Bali, kepala negara akan diliput semua. Ketiga, ekonomi, ada 10 ribu orang datang menjelang KTT G20, bayangkan saja pasar premium sangat signifikan membantu," kata dia.
Selain itu Bagus Agung sepakat atas arahan Gubernur Bali Wayan Koster soal penggunaan produk lokal Bali sebagai hidangan G20, karena selama ini dukungan pariwisata hanya sebesar 13 persen.
"Saya sangat setuju, saya kira kalau program ini (penggunaan produk lokal Bali) terus berjalan, pasti diterima, tidak hanya G20 tapi masyarakat dunia. Kita bicara umum seperti food and beverage, ditambah sedikit aturan paling tidak pemerintah melindungi petani lokal, biar tidak impor dari Jawa dengan bikin pasar induk misalnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
