REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Kota Surabaya meminta anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pada 2023 lebih difokuskan untuk operasional tanggap bencana.
"Pada pembahasan APBD Surabaya 2023 ini, kami minta anggaran BPBD lebih diprioritaskan untuk operasional tanggap bencana," kata Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail di Surabaya, Kamis (3/11/2022).
Hal tersebut disampaikan Ghofar menyusul saat melaksanakan kegiatan reses beberapa waktu lalu mendapati rumah di kawasan Kembang Kuning yang rusak atapnya akibat terjangan hujan deras, disertai angin kencang.
"Sudah saya sampaikan kondisi itu ke pihak BPBD dan akan segera ditindaklanjuti," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta supaya BPBD Surabaya memetakan kawasan yang rawan terdampak bencana alam. "Satuan-satuan kerja di BPBD supaya siap, pos-pos mana yang mengetahui tempat-tempat yang rawan bencana," kata dia.
Sekretaris Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun sebelumnya mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah menghadapi serta menanggulangi dampak dari potensi cuaca ekstrem serta bencana hidrometeorologi.
"Yang pertama kami melaksanakan koordinasi secara rutin dan berkala dengan BMKG untuk mengetahui secara dini informasi perubahan cuaca di Kota Surabaya," kata Ridwan.
Selain dengan BMKG, lanjut dia, BPBD Surabaya rutin melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk antisipasi pencegahan dampak dari cuaca ekstrem. Sekaligus pula mengkomando dan mengkoordinasikan tugas perangkat daerah terkait apabila terjadi bencana.
"Jadi peringatan dini dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem itu kami informasikan ke perangkat daerah terkait agar bisa mengambil langkah cepat," kata dia.
Ridwan juga menyampaikan bahwa pihaknya melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkala terkait peralatan peringatan dini seperti Weather Information Display (WID) di enam lokasi serta 15 titik LED monitor cuaca.
"Kami juga rutin melaksanakan pengecekan perlengkapan dan peralatan tanggap bencana di tujuh posko terpadu wilayah dan 16 pos pantau agar siap saat digunakan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
