REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, pembangunan harus melahirkan kesejahteraan. Karena itu, kata dia, pembangunan yang dilakukan tak hanya bersifat formalitas dengan bersandar pada dokumen perencanaan, tapi juga mesti berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Suhajar menjelaskan, sejak pecahnya Perang Dunia Kedua (PD II), terminologi pemerintahan berkembang dari semula hanya memiliki dua fungsi, kini menjadi empat fungsi. Dengan kata lain, pemerintahan tak lagi sekadar memiliki fungsi untuk mengatur dan melayani, tetapi juga membangun dan memberdayakan.

“Pembangunan yang berbasis pada ilmu administrasi pembangunan, pembangunan harus berujung pada kesejahteraan, itu yang sekarang jadi indikator yang dipakai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam memeriksa, apa outcome-nya, bukan output saja,” kata Suhajar saat membuka acara Peresmian Portal P3PD dan Evaluasi SDM Profesional P3PD, di Grand Sahid Jaya Hotel Sudirman, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Dia mencontohkan, pembangunan sebuah terminal di suatu daerah dapat dikatakan berhasil, apabila mendatangkan kegunaan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar yang bermuara pada kesejahteraan. Karenanya, penting bagi suatu daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat. “Pemetaan kebutuhan harus disesuaikan dengan prioritas,” cetusnya.

Di sisi lain, selain harus dapat mengatur, melayani, membangun, pemerintahan juga harus dapat memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah juga perlu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Harapannya, masyarakat kian mandiri sehingga tak bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.

“Pembangunan harus disertakan dengan pemberdayaan agar masyarakat mandiri. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya,” pungkasnya.