Kamis 27 Oct 2022 21:47 WIB

Realisasi penyaluran BLT BBM di Yogyakarta hampir 100 persen

Belum ada kebijakan pusat untuk menutup pencairan BLT tahap pertama

Petugas menghitung bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jumat (9/9/2022). Jumlah warga Sleman yang menerima BLT BBM sebesar 86.578 warga penerima manfaat. Jumlah BLT BBM yang diterima setiap warga sebesar Rp 500 ribu, dengan rincian bantuan kompensasi kenaikan harga BBM untuk dua bulan sebesar Rp 300 ribu dan bantuan sembako Rp 200 ribu.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Petugas menghitung bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jumat (9/9/2022). Jumlah warga Sleman yang menerima BLT BBM sebesar 86.578 warga penerima manfaat. Jumlah BLT BBM yang diterima setiap warga sebesar Rp 500 ribu, dengan rincian bantuan kompensasi kenaikan harga BBM untuk dua bulan sebesar Rp 300 ribu dan bantuan sembako Rp 200 ribu.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak tahap pertama di DIY mencapai 98,1 persen, hanya tersisa sekitar 7.000 keluarga penerima bantuan yang hingga saat ini belum mencairkan bantuan sosial tersebut.

"Hingga saat ini penyaluran bantuan langsung tunai belum kami tutup. Kami masih terus mencari penerima yang belum mencairkan bantuan tersebut," kata Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pos Yogyakarta Fahdian Hasibuan di Yogyakarta, Kamis.

Baca Juga

Dalam sehari, lanjut dia, terkadang masih bisa ditemukan 30-40 keluarga penerima bantuan yang belum mengambil BLT BBM. "Kalau ada penerima yang ditemukan, bantuan akan diberikan. Kami upayakan untuk terus mencari," katanya.

Berdasarkan data, jumlah penerima bantuan langsung tunai karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) di DIY tercatat sebanyak 374.761 keluarga penerima manfaat, dan saat ini sudah tersalur untuk 367.698 penerima.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang dimungkinkan bisa menjadi penyebab warga belum mencairkan bantuan, di antaranya tidak lagi berdomisili di wilayah DIY dan sudah meninggal dunia dari kartu keluarga (KK) tunggal.

Selain itu, ada warga yang tidak lagi layak menerima bantuan langsung tunai, karena kondisi sosial ekonomi yang membaik. Kondisi tersebut ditemukan di Kabupaten Sleman, khususnya warga yang sudah mendapat ganti untung dari rencana pekerjaan pembangunan tol Solo-Yogyakarta.

"Ada puluhan warga di salah satu desa di Kecamatan Kalasan yang tidak lagi masuk sebagai kategori penerima bantuan karena sudah menjadi warga yang mampu secara ekonomi," katanya.

Untuk kondisi tersebut, lanjut dia, Kantor Pos Yogyakarta juga meminta surat keterangan dari perangkat desa setempat. "Ada juga yang sudah mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau diterima bekerja di BUMN," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk menutup proses pencairan BLT BBM tahap pertama. "Jika nanti ditutup dan masih ada sisa, dana akan dikembalikan ke kas negara," katanya.

 

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement