REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, dirinya tidak mempertimbangkan lebih jauh mengenai penggunaan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Alasannya, kata dia, karena tergantung pada selera setiap gubernur yang menjabat.

“Saya sih nggak ada,” kata Heru di Balai Kota, Kamis (27/10/2022).

Dia menuturkan, menilik era sebelumnya kinerja dari TGUPP memang perlu diakui bagus. Meski demikian, dia menegaskan belum terpikirkan untuk memanfaatkan jasa dari profesional yang dilakukan sejak gubernur sebelumnya. “Semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan,” ucap dia.

Alih-alih memanfaatkan TGUPP, ia akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Menurutnya, untuk menyaingi atau meniadakan fungsi TGUPP, keberadaan-keberadaan dinas akan dibantu oleh tenaga ahli dan asisten ahli. Karenanya, dia menegaskan, pemberdayaan setiap dinas akan dilakukan lebih jauh. “Saya kira itu,” ucapnya.

Menyoal TGUPP, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga sempat mengkritik keberadaannya. "Mulai sekarang TGUPP tidak akan saya laksanakan, dalam Banggar nanti tidak dianggarkan," kata Prasetio, Selasa (13/9/2022).

Prasetio yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu menambahkan nantinya penjabat gubernur DKI akan banyak dibantu oleh para asisten, deputi dan sekretaris daerah.

Dia menuding, selama ada TGUPP pada zaman Anies, pembangunan Jakarta semakin kacau. “TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika