REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima sanksi teguran yang diberikan kepadanya oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Sanksi diberikan karena pernyataan siap maju sebagai caon presiden menimbulkan kegaduhan di publik.
Ditanya kembali soal kesiapannya menjadi capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ganjar mengaku tetap siap, asalkan itu merupakan keputusan partai. Ia menegaskan tetap mengikuti keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kontestasi nasional tersebut.
"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Sebagai kader PDIP dan kepala daerah, ia sepakat fokus saat ini adalah memprioritaskan masyarakat. Termasuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menekan inflasi.
"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan kami sebagai kader kita terima," ujar Ganjar.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, partainya dibangun dengan cita-cita dan rekam jejak sejarah yang besar. Sehingga seluruh kader harus berdisiplin, termasuk Ganjar.
"Partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika