REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengapresiasi peningkatan jumlah belanja pegawai yang terjadi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain, Yunandar menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan tersebut harus diimbangi dengan belanja modal atau operasional yang berkaitan langsung dengan program di masyarakat.

“Kami berharap memang terus didorong sektor kehutanan itu, karena Dinas Kehutanan Jawa Barat itu hanya satu-satunya dinas di Jawa Barat, tidak terdapat dinas kabupaten/kota sehingga apapun yang terjadi di sektor kehutanan adalah tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,” ucap Yunadar usai rapat kerja Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 di SPTH Jatinangor, Kabupaten Sumedang, beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers DPRD Jabar, Senin 24/10/2022, Yunandar mengaskan bahwa hal tersebut harus menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena penting dan strategisnya peranan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran yang dirasa kurang memadai. "Harusnya ditingkatkan lagi (anggaran) yang paling ideal adalah bagaimana setiap Cabang Dinas Kehutanan itu mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk memberikan bantuan benih, pelatihan, bahkan sampai mempromosikan produk-produk dari masyarakat di sektor kehutanan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika