REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tak hanya dilakukan untuk memindahkan gedung-gedung kementerian dan juga istana kepresidenan. Namun pemindahan ibu kota ini juga dilakukan untuk membangun budaya kerja baru, pola pikir baru, dan ekonomi yang baru.

Jokowi pun mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus berani menjalankan agenda besar ini untuk kemajuan negara. “Jika kita tidak berani transformasi, dari sekarang sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” kata Jokowi saat memberikan sambutan utama tentang Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10).

Jokowi juga memastikan, pemerintah sudah menyiapkan payung hukum untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, ia meminta agar tak ada lagi pihak yang meragukan keberlanjutan agenda besar pemerintah tersebut.

“Bapak ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU No 3 tahun 2022 dan itu ini juga harus tahu, itu telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pemerintah ingin membangun Indonesia yang tak hanya Jawa sentris. Sebab, Indonesia memiliki 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, saat ini 58 persen dari PDB ekonomi hanya terpusat di Jawa. Tak hanya itu, 56 persen populasi atau 149 juta masyarakat juga berada di Jawa.

“Betapa Jawa ini terbebani oleh jumlah yang sangat besar itu. Oleh sebab itu, butuh keadlian ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” jelas Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika