REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, minimnya cakupan layanan air minum aman menjadi alarm bagi semua pihak. Karena itu, pemerintah memfokuskan pada peningkatan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak menjadi fokus yang ingin dicapai pemerintah saat ini.
Ma'ruf menjelaskan, survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 mencatat rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,78 persen, dan sekitar 12 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman, dan kurang lebih 19 persen memiliki akses air minum perpipaan. "Capaian sementara (air minum aman) ini patut menjadi alarm bagi kita," ujar Ma'ruf saat menghadiri secara virtual BUMN International Conference and The Launching of Indonesia Water Fund, Senin (17/10/2022).
Dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan target dalam RPJMN 2020-2024, yakni 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan. Namun, tren kenaikan cakupan layanan air bersih, kata Ma'ruf masih memerlukan dorongan intensif. Sebab, dalam 3 tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen.
Karenanya, Ma'ruf meminta waktu tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja penyediaan akses air minum layak maupun aman. "Untuk itu, berdasarkan kebutuhan akan air bersih yang masih cukup tinggi dan mendesak, Pemerintah Indonesia telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat Indonesia melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata," ujarnya.
Selain itu, secara global, saat ini sekitar 2 miliar manusia atau 26 persen populasi dunia tidak mempunyai akses yang baik terhadap air minum aman. Karena itu, peningkatan akses terhadap air minum aman juga tercakup dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu "Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Bagi Semua".
Menurutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah variabel vital yang turut menentukan kualitas kesehatan individu. “Faktor ini misalnya akan berdampak 70 persen terhadap upaya penurunan stunting," ujarnya.
Karenanya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengapresiasi program Indonesia Water Fund (IWF) yang diinisiasi kementerian BUMN. Menurutnya, keberadaan IWF mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah (SR).
"Ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN," ujarnya.
Namun, kata Ma'ruf, pemerintah dan BUMN tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Menurutnya, diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat.
Untuk itu, dia meminta konferensi internasional ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengembangkan jejaring dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. "Saya harapkan Indonesia Water Fund yang diluncurkan hari ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Water Fund saya nyatakan secara resmi diluncurkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
