REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut kasus 130 anak-anak yang menderita gagal ginjal akut harus jadi perhatian serius pemerintah. Ia menyarankan pemerintah melibatkan BPOM dalam satuan tugas bersama antara Kemenkes, RSCM dan IDAI dalam mengatasi kasus itu.
Berkaca dari kasus yang sama di Gambia yang menurut WHO disebabkan oleh obat-obatan anak, maka perlu melibatkan BPOM guna memastikan semua peredaran obat anak yang beredar di Indonesia. "Gugus tugas perlu melibatkan dan mendorong BPOM untuk melakukan pemeriksaan kembali atas kandungan obat untuk anak yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak ini, termasuk obat-obatan anak yang dijual bebas," kata Kurniasih dalam keterangannya pada Kamis (13/10/2022).
Kurniasih menyebut, meski di Indonesia penyebabnya masih menjadi misteri pelibatan semua stakeholder bisa dilakukan sedari diri untuk melakukan mitigasi di semua sektor. Termasuk dari sisi penelitian perlu untuk melihat lebih pasti apa penyebabnya.
"Komunikasi dengan WHO dan juga belajar dari Gambia yang sudah lebih dulu memiliki kasus juga bisa dilakukan. Setelah tata laksana diterbitkan Kemenkes, semua stakeholder harus bersiap diri," ungkap Kurniasih.
Kepada para orang tua, Kurniasih berpesan agar selalu berkonsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan obat-obatan untuk anak-anak. Apalagi kini ada layanan pembelian obat secara daring.
"Waspada dengan langkah konsumsi obat-obatan untuk anak sebisa mungkin dengan anjuran dari dokter atau tenaga kesehatan," sebut Kurniasih.
Kurniasih juga meminta agar Kemenkes dan gugus tugas selalu memberikan perkembangan baik dari penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun hasil koordinasi dengan WHO melihat ada kemiripan dengan yang terjadi di Gambia. Sebab ia meyakini masyarakat ingin mengetahui penyebabnya dan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan.
"Serta langkah-langkah jika ternyata memiliki gejala yang mirip dengan kasus gagal ginjal akut. Publik harus sesegera mungkin paham soal ini dan siap untuk melakukan mitigasi secara mandiri," kata politikus PKS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika