Rabu 12 Oct 2022 03:00 WIB

Relawan Jokowi Minta Menteri Nasdem Diganti, Plate: Nggak Usah Diurus

Nasdem saat ini masih solid bersama koalisi partai pemerintahan Jokowi.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Selain menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Menkominfo juga menyampaikan sejumlah isu-isu terkini salah satunya mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna hari ini Selasa (20/9).
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Selain menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Menkominfo juga menyampaikan sejumlah isu-isu terkini salah satunya mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna hari ini Selasa (20/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menanggapi adanya permintaan sejumlah relawan Jokowi agar para menteri dari kader Partai Nasdem diganti. Permintaan ini menyusul keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Johnny yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini mengaku enggan mengambil pusing dengan adanya permintaan tersebut. Johnny mengatakan, pemerintah saat ini lebih fokus bekerja dalam menuntaskan sejumlah persoalan dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Baca Juga

"Urusan yang masih remeh temeh begitu, nggak usah diurus, negara lagi berhadapan dengan banyak tantangan, tadi di sidang kabinet, Presiden Jokowi meminta perhatikan betul agar Indonesia tetap resilience (tangguh), tetap mampu mengatasi perubahan dunia yang begitu luar biasa membahayakan," ujar Johnny saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Karena itu, Johnny enggan mengurusi hal yang tidak berurusan dengan kerja pemerintahan. "Jadi mari kita urus hal-hal yang substantif, bukan hal yang remeh temeh, yang substantif itu apa, yang sesuai Undang-undang, yang menjaga demokratisasi, yang berkualitas, yang mengikuti semua tahapan-tahapan," ujarnya.

Apalagi, lanjut Johnny, masalah pergantian menteri maupun kabinet, sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, dia menilai kewenangan itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Apalagi yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif presiden kok malah ikut campur," ujarnya.

Johnny dalam kesempatan itu juga menanggapi adanya anggapan partai besutan Surya Paloh itu sudah tidak solid dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mantan anggota DPR ini menegaskan, Partai Nasdem saat ini masih solid bersama koalisi partai pemerintah dalam mengawal pemerintaha Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

"Nasdem dan PDIP serta lima koalisi pemerintahan saat ini, tapi enamnya adalah koalisi Pilpres 2019. dan komitmen soliditas Pilpres dan kabinet harus terus kita jaga sampai akhir yang baik dari pemerintahan kabinet Indonesia maju, itu komitmennya," ujar dia.

Sedangkan, soal pencalonan Nasdem untuk Pemilu 2024-2029 adalah hal berbeda. Menurutnya, itu bagian dari proses demokrasi.

"Ada capres partai politik, ada capres Nasdem ada Pak Anies, capres Gerindra ada Pak Prabowo, capres lainya pun banyak, biarkan ini berjalan secara baik di dalam demokrasi yang sehat, tapi bagian dari kabinet harus tetap solid karena tantangannya besar, jangan terpancing dengan yang remeh temeh, yang adu domba," ujarnya.

Baca juga : Kritik untuk Hasto yang Dinilai Nyinyir Setelah Nasdem Deklarasikan Anies Capres

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement