REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih optimistis target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen bisa tercapai pada 2024 mendatang. Berdasarkan data angka prevalensi stunting pada 2021 yakni 24,4 persen, sehingga target penurunan tersisa 10 persen dalam dua tahun.
"Insya Allah kita masih optimistis, Pak Presiden dan Pak Wapres menargetkan akhir 2022 mencapai 22 persen dan akhir 2023 menjadi 17 persen dan 2024 mencapai 14 persen," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Hasto mengatakan, untuk mengejar target penurunan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi di berbagai sektor mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan hingga pendekatan keagamaan. Terbaru, pemerintah melakukan terobosan melibatkan tokoh agama seperti dai maupun penyuluh agama dalam mempercepat penurunan stunting.
Pemerintah menilai para dai maupun penyuluh agama memiliki kekuatan besar dan masif dalam memberikan pengaruh yang signifikan ke masyarakat dan jamaahnya.
Namun demikian, Hasto menyadari pendekatan keagamaan untuk stunting ini baru dimulai pada tahun 2022. Menurut dia, ini karena fokus percepatan penurunan stunting baru dimulai pada 2021 setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018.
"Perpres baru Agustus 2021 kemudian kami menyusun rangka penurunan stunting di bawah arahan Pak Wapres dan kami bekerja keras pada 2022 awal ini sehingga banyak hal baru yang kami lakukan termasuk terobosan dan minta dukungan Menag, kami kerjakan Maret 2022," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, stunting bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak ditangani dengan baik. Ma'ruf mengingatkan stunting berdampak luas tidak hanya di isu kesehatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, perekonomian hingga masa depan pembangunan negara.
"Dampak stunting sangat luas, stunting itu berdampak bukan hanya pada kesehatan, tapi juga kepada ekonomi, kepada pendidikannya nanti tidak baik, itu stunting sumber malapetaka kalau tidak kita atasi," ujar Ma'ruf dalam acara Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (6/10).
Ma'ruf mengatakan, di tengah Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi, terdapat tantangan masih banyaknya anak yang mengalami stunting. Dia mengatakan, hasil Studi Status Gizi Indonesia 2021 mencatat kurang lebih 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting.
Stunting, kata Ma'ruf, berpotensi mendatangkan impak berlipat, seperti mengganggu perkembangan otak anak, hingga mengancam raihan produktivitasnya ketika dewasa.
Karena itu, Pemerintah berupaya menekan angka prevalensi stunting di Indonesia hingga 14 persen pada 2024 mendatang. Sedangkan, angka prevalensi stunting berdasarkan data 2021 adalah 24,4 persen.
"Untuk mencapai target stunting 14 persen pada 2024, dibutuhkan kerja cepat, kerja cerdas, dan yang terpenting, kerja kolaborasi karena kerja berjamaah semua pihak, termasuk partisipasi aktif penyuluh agama, dai, dan daiyah," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika