REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dewan adat di Tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Gubernur Lukas Enembe sebagai kepala suku di Provinsi Papua. Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro, menegaskan, tidak ada yang mengangkat Lukas sebagai kepala suku besar.
"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," ucap Jack di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (7/10/2022).
Jack menegaskan, Papua bukan hanya dimiliki satu suku. Ada banyak suku di Papua, dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini bahwa Papua memiliki satu kepala suku besar yang diduduki Lukas. "Itu tidak benar. Itu pembohongan publik," ujar Jack dalam siaran pers.
Dia menilai, opini yang berkembang itu sengaja dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk membentengi Lukas dari jeratan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, ratusan warga masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas.
Menurut Jack, mereka yang mau menjaga rumah memiliki hubungan emosional dengan Lukas. Meski begitu, Jack berharap, mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas. Apalagi, sampai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.
"Kami tahu bahwa kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua," kata Jack.
Jack berharap, Lukas berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sehingga permasalahan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera selesai dan masyarakat bisa tenang. Hal itu lantaran Lukas sudah dua kali dipanggil KPK, tapi selalu mangkir dengan alasan sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
