REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kerja sama ini untuk memberikan kemudahan melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data ini yang akan digunakan sebagai rujukan dalam sasaran program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Menko Airlangga mengatakan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas.
PP ini untuk mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan. “Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi, untuk itu pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” tutur Menko Airlangga, saat Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, dalam keterangan, Senin (3/10/2022).
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan pengembangan UMKM. Airlangga mengaku, UMKM memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta. UMKM juga telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto hingga 61,07 persen atau senilai Rp 8.574 triliun.
Menko Airlangga menegaskan pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.
“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp 373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp 470 triliun, dan sesuai arahan Presiden porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen,” tegas Menko Airlangga.
Selain pembedayaan UMKM, Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, telah mengamanatkan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah. Presiden Jokowi sendiri meminta pemerintah dan pihak swasta dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret. Salah satunya dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Presiden juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut. “Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujar Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
