Selasa 27 Sep 2022 14:07 WIB

Ini Karakter Pemimpin yang Disukai Pemilih Muda di Pilpres 2024

Menurut survei CSIS, sebanyak 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda.

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Febryan A/ Red: Andri Saubani
Ilustrasi Pemilu
Foto:

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan bahwa partainya kini berisikan banyak generasi muda. Kendati demikian, komunikasi partainya akan terus diefektifkan untuk menggaet pemilih muda yang diprediksi sebanyak 60 persen pada Pemilu 2024.

"Hasil survei ini akan menjadi dorongan kami untuk semakin mengefektifkan gaya komunikasi dengan konstituen. Meskipun dari popularitas PKB masih cukup rendah, masih 60 persen dibandingkan PDIP dan Golkar tinggi untuk dikenal oleh kaum muda," ujar Daniel, Senin.

Ia mengatakan, generasi muda di masa depan akan menghadapi tantangan dalam isu ketenagakerjaan. Hal tersebutlah yang harus diantisipasi pula oleh partai politik, mengingat 60 persen pemilih pada 2024 adalah generasi muda.

"Beberapa hal yang penting menyangkut tenaga kerja, bagaimana kita juga partai harus mengantisipasi memikirkan kecenderungan harga pangan, itu menjadi penting," sambungnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin mengatakan, bahwa pihaknya juga fokus pada isu-isu strategis yang dikemukakan oleh para pemilih muda. Beberapa di antaranya seperti isu lapangan kerja, demokrasi, kemiskinan, hingga lingkungan.

"Hal-hal yang ingin kita capai tentunya, salah satunya kita ingin Indonesia menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Kita keluar dari middle income trap yang sekarang menjadi salah satu fokusnya," ujar Puteri.

"Jadi pembangunan Indonesia yang tidak java sentris, tapi merata sampai dengan ke daerah terpencil dan terluar," sambungnya.

Di samping itu, ia berharap agar Presiden di periode berikutnya dapat memanfaatkan bonus demografi. Jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu akan sulit bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan di bidang lapangan kerja, demokrasi, kemiskinan, hingga lingkungan.

 

"Jadi kalau permasalahan lapangan kerja, ekonomi yang produktif, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, itu tidak kita selesaikan dan masalah terkait data bantuan sosial yang sekarang banyak menimbulkan dinamika itu tidak terselesaikan, 10 tahun lagi kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil potensi maksimum dari bonus demografi ini," ujar anggota Komisi XI DPR  itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement