REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti bermanfaat bukan hanya di Indonesia melainkan semua negara saat menangani beragam pandemi, termasuk Covid-19. PPKM melibatkan semua pihak termasuk komunitas dan masyarakat diingatkan bahwa status pandemi Covid-19 belum diakhiri.
"PPKM ini kan modifikasi dari intervensi kesehatan masyarakat (public health intervention) yang juga melibatkan komunitas, termasuk adanya pembatasan beragam wabah yang ada isolasi, karantina, upaya 3T, 5M, hingga vaksinasi. Ini sudah terbukti," ujarnya saat dihubungi Republika, Jumat (23/9/2022).
Ia menambahkan, PPKM juga seperti payung kebijakan untuk Covid-19. Ia menambahkan, ketika PPKM diimplementasikan sebenarnya pemulihan sudah terjadi. Aktivitas masyarakat tetap terjadi. Kendati demikian, dengan adanya penerapan PPKM ini, masyarakat diingatkan bahwa saat ini masih dalam situasi pandemi dan statusnya belum dicabut.
"Kalau ingin mengurangi dampaknya, tinggal direvisi kebijakan terkaitnya mana yang bisa diberikan kelonggaran yang lebih," katanya.
Namun, ia mengingatkan prinsipnya PPKM tetap diperlukan karena jadi payung. Masyarakat juga diingatkan secara psikologis bahwa sekarang masih situasi pandemi. Dicky juga melihat PPKM penting untuk diterapkan dengan level yang rendah. Ia merekomendasikan PPKM ada dengan level yang bisa dibagi jadi 1A atau 1B. Sehingga, diharapkan dampak secara sosial, ekonomi, dan politik rendah. Kendati demikian, ia mengakui kondisi pandemi kini semakin baik. Ia mengutip pernyataan dirjen organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) bahwa ujung dari status pandemi Covid-19 mulai terlihat. Menurutnya, WHO mengatakan kabar ini karena ada masukan dari komite.
"Karena kewenangan mencabut status pandemi ada di dirjen WHO atas masukan komite yang independen dan terdiri dari para ahli. Ini termasuk komite ini mendapatkan masukan dari ahli seluruh negara, termasuk saya," ujarnya.
Ia menambahkan, para ahli ini secara berkala setiap 3 hingga 4 bulan sekali memberikan masukan untuk komite sidang international health regulation. Atas masukan perkembangan dari para ahli, ia menambahkan, WHO bisa melihat situasi nasional dan global yang jauh lebih baik. Lebih lanjut ia mengakui sebetulnya bisa saja status pandemi diakhiri karena kewenangan ini ada di pemerintah.
"Tetapi dampaknya bisa merugikan karena sebagian besar masyarakat bisa semakin abai ketika pemangku kepentingan (stakeholder) nya merasa pandemi berakhir. Itu yang dikhawatirkan para ahli," ujarnya.
Bahkan, ia menyebutkan dirjen WHO mengingatkan supaya jangan sampai sebelum mencapai akhir krisis tetapi terburu-buru menyatakan menang. "Padahal, klaim-klaim itu tidak mempengaruhi akhir pandemi ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika