REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sudah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto terkait Dewan Kolonel. Dia memastikan, Dewan Kolonel yang disebut mendukung Ketua DPR Puan Maharani itu, tidaklah benar.
"Enggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Hasil koordinasinya dengan Utut dan Bambang, Dewan Kolonel itu hanyalah sebuah candaan. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebutnya kaget ketika pertama kali mendengar adanya kelompok tersebut.
"Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," ujar Hasto.
Baca juga : Sekjen PDIP Sebut Megawati Kaget Adanya Dewan Kolonel
Tanggapan Puan terhadap terbentuknya Dewan Kolonel dinilainya bukan merupakan bentuk dukungan. Pernyataan Puan disebutnya sebagai sesuatu yang tak melarang adanya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengeritan sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada," ujar Hasto.
Fraksi PDIP di DPR, tegas Hasto, adalah kepanjangan dari partai dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut pun sudah disampaikannya kepada Utut.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," ujar Hasto.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani menanggapi, hadirnya Dewan Kolonel yang beranggotakan sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR. Menurutnya, pembentukan kelompok tersebut merupakan sesuatu yang sah.
Baca juga : Pendukung Ganjar Bentuk Dewan Kopral, Fraksi PDIP: Biarin Aja
“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” ujar Puan lewat keterangannya, Rabu (21/9/2022).
Dia mengaku, telah mendengar pembentukan Dewan Kolonel itu. Puan pun berharap, mereka dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 2024.
"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," ujar Puan.
Baca juga : Kritik Demokrasi Liberal, BP MPR: Jadi Kepala Desa Saja Butuh Rp 1 M
Ikuti Whatsapp Channel Republika