Lewat rapat pada Senin (12/9/2022), pemerintah dan DPR sepakat akan menata ulang subsidi listrik. Salah satu yang diusulkan adalah penghapusan daya listrik 450 VA yang saat ini digunakan oleh kalangan masyarakat miskin.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah membenarkan rencana penataan ulang subsidi listrik ini. Khususnya untuk pelanggan 450 VA perlu dipetakan ulang, mengingat saat ini ada sekitar 24 juta pelanggan listrik yang berada di daya 450 VA, dan ia menilai tidak tepat sasaran.
"Hanya 9,55 juta yang masuk data terpadu kementerian sosial. Sedangkan 14,75 juta pelanggan ini tidak masuk DTKS," ujar Said saat dikonfirmasi Republika, Rabu (14/9/2022).
Namun, setelah usulan penghapusan daya 450 VA itu menuai polemik, Said Abdullah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Karena itu, Said mengungkapkan hal ini perlu diluruskan sebab telah diopinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah. Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA.
Selain itu, karena ia yang mengusulkan dihapusnya daya listrik 450 VA, kemudian muncul video dirinya naik pesawat jet pribadi sambil merokok. Ia menegaskan, video itu 'digoreng' menjadi serangan pribadi terhadap dirinya, yang mengaitkan dengan penghapusan daya listrik 450 VA bagi rakyat miskin.
"Daya listrik 450 VA dan 900 VA sama sama disubsidi pemerintah, jadi kalau dialihkan juga tetap disubsidi pemerintah," katanya Senin (19/9/2022).
Lebih lanjut, Said memaparkan, persoalan utamanya mengalihkan kebutuhan energi listrik dalam negeri yang saat ini produksinya sudah besar. Karena itu ia mendorong Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda harus sinergi untuk pembaharuan dan integrasi data.
Banggar DPR mendorong BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
“Mengingat, melalui data yang akurat kita juga bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya seperti peralihan energi agar pilihan kebijakan teknisnya juga tepat," terangnya.
Upaya peralihan energi itu, lanjut dia, tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.
"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik,” ujar Said.
Adapun, untuk mendukung langkah tersebut, Said mengatakan DPR telah memberikan persetujuan anggaran kepada pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun. PMN itu untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi baik UMKM maupun industri besar untuk mendorong peningkatan permintaan terhadap listrik.
Said mengharapkan, transformasi ini mengubah beban subsidi kita dari oil heavy ke electric heavy. Sehingga subsidi solar yang konsumsinya 95 persen dinikmati rumah tangga mampu setara 1,69 juta kiloliter bisa dialihkan.
Termasuk, tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, konsumsi pertalite yang dikonsumsi rumah tangga mampu. Dimana sebanyak 80 persen setara 15,89 juta kilo liter akhirnya bisa direlokasi untuk subsidi terhadap listrik agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Bahkan, subsidi akan lebih efisien bila secara perlahan menggeser subsidi LPG yang 68 persen dinikmati rumah tangga mampu. Anggarannya dapat dialokasikan untuk rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari. LPG dapat dikhususkan untuk pedagang keliling, pelaku usaha mikro dan kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
