Sabtu 17 Sep 2022 17:45 WIB

Polisi Gerebek Penampungan Calon PMI yang akan Dikirim ke Malaysia

Sebanyak 16 orang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal.

Jajaran Ditpolairud Polda Kepri menggerebek tempat penampungan 16 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dari Kota Batam Kepulauan Riau.
Foto: ANTARA/Fauzan
Jajaran Ditpolairud Polda Kepri menggerebek tempat penampungan 16 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dari Kota Batam Kepulauan Riau.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Jajaran Ditpolairud Polda Kepri menggerebek tempat penampungan 16 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dari Kota Batam Kepulauan Riau. Penggerebekan itu dilakukan petugas di salah satu hotel yang ada di Kota Batam, pada Jumat (16/9/2022) sore.

"Rencananya 16 orang calon PMI itu akan diberangkatkan ke Malaysia secara nonprosedural melalui pelabuhan tidak resmi," ujar Direktur Polairud Polda Kepri Kombes Pol Boy Herlambang di Batam, Sabtu (17/9/2022).

Baca Juga

Dia melanjutkan, ke-16 orang calon PMI yang diamankan oleh petugas Ditpolair Polda Kepri itu diketahui berasal dari berbagai daerah. "Ada yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya dari Lombok dan ada juga yang berasal dari Sumatera Barat," ungkapnya.

Boy menjelaskan, dari hasil pengungkapan kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan satu orang yang bertanggung jawab melakukan kepengurusan penampungan dan keberangkatan para calon PMI tersebut berinisial AW (30). "AW ini adalah orang yang melakukan pengurusan mengambil keuntungan dari setiap calon PMI sebesar Rp 2,4 juta. Dia (pelaku) juga dari hasil keterangannya sudah beberapa kali melakukan kegiatan serupa," kata Boy.

Dari penangkapan itu kepolisian juga mengamankan berbagai barang bukti berupa sebuah handphone, empat lembar uang Rp100.000, pecahan uang ringgit Malaysia dan satu unit kendaraan roda empat.

"Untuk sementara, pelaku kami jerat pasal 81 Jo pasal 69 Jo pasal 83 Jo pasal 68 UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU 11 / 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement