REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi yang sedang tidak stabil. Hal ini disampaikan Risma untuk menjawab sindiran Partai Demokrat terkait kehadiran program BLT, yang dulu dihina-hina.

"Jadi sebetulnya, kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya, makanya diturunkan BLT BBM," kata Risma saat konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9/2022).

Menurut Risma, ketidakstabilan itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itu, Pemerintah mengucurkan BLT sebagai respons atas kenaikan harga BBM.

Risma mengatakan, keputusan pemerintah menyalurkan BLT BBM juga mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tertera dalam Pasal 34, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. "Jadi itu lah konsepnya," ujar Risma yang merupakan politisi PDIP itu.

Adapun Presiden Jokowi tak menjawab pertanyaan awak media soal sindiran Partai Demokrat tersebut. Dia hanya meminta Risma untuk memberikan jawaban.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (15/9/2022), Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir kebijakan Pemerintah Jokowi menyalurkan BLT BBM. Padahal, dulu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah, program BLT dihina-hina.

"Dulu dihina-hina BLT kita. 'Apa itu BLT, hanya untuk menghamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin," ujar AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika