REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor di Lippo Mall Keboen Raya, Jumat (16/9). Selain mengapresiasi MPP Kota Bogor, Anas juga berharap, seluruh kabupaten/kota se-Indonesia bisa memiliki MPP untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat.

"Saya senang hari ini melihat MPP-nya. Lihat ada beberapa pelayanan yang sebagian tidak ada di tempat lain, misalnya pelayanan dari provinsi ada di tempat ini," kata Anas kepada wartawan di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Anas mengatakan, Kemenpan-RB sedang mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia agar segera memiliki MPP. Program itu menjadi target prioritas Kemenpan-RB pada masa kepemimpinannya.

"Jadi MPP menjadi salah satu concern Kemenpan-RB mendorong pelayanan yang teritegrasi. Dan harapan kita di sini juga ada klinik online single submission (OSS) supaya orang OSS ini ga semua tahu. Dan ke depannya orang lebih mudah mendapatkan layanan," ucap mantan bupati Banyuwangi tersebut.

Menurut Anas, keberadaan MPP di kabupaten/kota bergantung pada inovasi dan kreativitas pemerintah daerah masing-masing. Dari target 504 MPP, baru 67 kabupaten/kota yang sudah memiliki layanan pemerintahan terintegrasi tersebut. "Sebentar lagi ada beberapa kabupaten/ kota yang akan memiliki MPP. MPP ini bisa menjadi legacy bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Selain inovasi dan kreativitas, menurut Anang, kendala yang dimiliki pemerintah daerah (pemda), yaitu tempat atau bangunan, anggaran, dan sistem. Dia pun mengajak pemda lain untuk mencontoh MPP di Kota Bogor agar kabupaten/kota lain segera menyediakan MPP di daerahnya.

"Kalau mau inovasi seperti Jawa Barat di beberapa tempat kan kreatif wali kotanya. Dapat CSR, gunakan tempat strategis, saya kira ini bagus. Kota Bogor bisa jadi contoh," kata Anas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika