REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan bantuan kepada 10 sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
"Kami memberikan bantuan kepada sekolah berupa Bantuan Ruang Kelas Darurat (BRKD) dan Bantuan Tanggap Darurat (BTD)," kata Tim Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud Sutapa, dalam keterangan yang diterima di Makassar, Jumat (16/9/2022).
Ia mengatakan, BRKD diberikan kepada dua sekolah, yakni SDN 2016 Limbong Wara dan SDN 208 Londong Dou, sedangkanBTDuntuk 8 sekolah, yakni SDN 202 Layar Putih, SDN 058 Lawewe, SDN 194 Urukumpang, SDN 055 Dadeko, SDN 051 Lara I, SDN 057 Teppo, dan SDN 167 Suka Harapan.
BRKD itu diberikan kepada sekolah yang memang sampai saat ini tidak bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Prinsipnya ruang itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran dan tidak terlalu permanen.
"Sementara untuk BTD diberikan kepada sekolah terdampak banjir yang ruang kelasnya masih bisa digunakan dengan penanganan menyiapkan ruang kelas agar bisa digunakan kembali," kata Sutapa yang diterima langsung Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani usai melakukan verifikasi langsung di sekolah terdampak di daerah itu.
Sutapa mengatakan, berhubung sifatnya darurat dan mendesak, pihaknya tak butuh waktu lama untuk turun langsung ke lokasi begitu menerima usulan daerah dan data dari Seknas.
"Dari usulan ini, kita melakukan verifikasi langsung, mengambil keputusan, lalu melakukan MoU kemudian membuat SK bantuan. Khusus untuk BRKD diberikan sebesar Rp 35 juta dan BTD Rp 13,2 juta untuk masing-masing sekolah terdampak," katanya.
Merespons hal itu, Bupati Indah mengatakan bahwa kehadiran tim Kemendikbudristek menjadi pertanda negara hadir di tengah-tengah masyarakat.
"Kehadiran tim Kemendikbudristek ini sangat berarti bagi kami dan tentu bagi anak-anak kami yang terdampak. Sekaligus memastikan bahwa sekalipun terjadi bencana, layanan pendidikan harus terus berjalan. Terima kasih atas respons yang cepat," kata Indah.
Indah juga mengatakan bahwa setiap sekolah harus membentuk Sekolah Siaga Bencana (SSB). "Kita punya perda dan akan dikuatkan dengan perbup untuk mata pelajaran Muatan Lokal terkait literasi bencana. Siswa, guru, dan semua manajemen sekolah harus paham literasi bencana. Kelembagaan, kapasitas, sarana prasarana semua disiapkan untuk membangun ketangguhan terhadap bencana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika