REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 102 juta data pribadi masyarakat Indonesia diduga bocor dan dijual di situs gelap Breached.to. Pelaku peretasan ini mengeklaim data tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Adalah akun bernama sspX yang mengunggah data tersebut di Breached.co pada Selasa (13/9/2022). Kumpulan data warga RI itu berjudul "Indonesia Citizenship Database From Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia."

Dalam deskripsi unggahannya, peretas menyebut, dia memiliki file sebesar 85 GB yang berisikan 102.533.211 data. Data tersebut didapatkan pada September 2022.

Disebutkan bahwa 102 juta data tersebut berisikan NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, dan jenis kelamin. Peretas ini juga menampilkan sejumlah sampel data tersebut dalam unggahannya. Terlihat ada 44 sampel foto KTP dan KK.

Ihwal dugaan kebocoran data masyarakat ini juga disampaikan platform investigasi peretasan Dark Tracer lewat akun Twitter-nya. "Peringatan. Seorang aktor jahat telah muncul menjual database yang mengeklaim sebagai 102 juta database kewarganegaraan yang bocor dari Kementerian Sosial Republik Indonesia," ujarnya lewat akun @darktracer_int, Rabu (14/9/2022).

Menurut Dark Tracer, klaim kebocoran data dari Kemensos itu perlu dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Republika telah mencoba mengonfirmasi soal dugaan kebocoran data 102 juta warga Indonesia ini kepada Kemensos. Namun, hingga berita ini ditulis, Kemensos belum merespons.

Kebocoran data masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, terjadi kebocoran 1,3 miliar registrasi kartu SIM, 17 juta data dari PLN, dan 26 juta data pelanggan IndiHome-Telkom. Publik pun mendesak pemerintah bertindak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika