REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyoroti lemahnya tingkat keamanan data siber instansi negara. Sehingga data milik pejabat bisa dengan mudah diretas dan bocor di tengah masyarakat secara beruntun beberapa waktu belakangan ini. Peretas (hacker) yang melakukan itu menamakan dirinya sebagai 'Bjorka'.
Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harusnya menjadi garda terdepan untuk mengamankan data siber tersebut. "Harus ada auto kritik juga ya, beberapa institusi seperti Kominfo dan BSSN kan harusnya ikut menjadi garda terdepan untuk mengamankan siber kita," kata wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
"Apalagi siber dari institusi negara atau pejabat-pejabat negara masa dijebol oleh orang perorangan atau suatu kelompok, yang menurut saya ini menjadi satu warning bagi kita bahwa kita ini masih lose di dunia siber," ucap Fadli melanjutkan.
Baca juga : Soal Identifikasi Bjorka, BSSN: Sedang Berproses
Menurut dia, pada era digital saat ini, menjadi sangat penting untuk setiap lembaga negara untuk mampu berlindung dari peretasan data yang membahayakan. Apalagi, bagi data yang sifatnya rahasia atau konfidensial.
"Bisa mengganti ganggu keamanan negara, dijual di darkweb dan sebagainya. Harus ada warning, apa yang dilakukan presiden (membentuk tim khusus atasi Bjorka) adalah salah satu keseriusan menanggapi ini tetapi seharusnya kementerian dan lembaga terkait harus intropeksi, jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tetapi sebenarnya tidak," kata Fadli.
Hacker Bjorka menjual data pengguna sampai mengumbar ada kebocoran data registrasi kartu SIM ponsel berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor telepon, dan tanggal registrasi, bahkan membocorkan data beberapa lembaga negara. "Saya kira intervensi ini sangat penting, untuk meningkatakan kewasapadaan lebih serius. Ini juga menunjukan siber kita masih di bawah standar," ujar Fadli.
Baca juga : Kemunculan Bjorka Dinilai Untungkan RUU PDP, Ini Alasannya
Ikuti Whatsapp Channel Republika