REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 27 miliar. Anggaran sebesar itu untuk membantu untuk warga yang sangat terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM), seperti nelayan, petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
"Kami dari Pemprov Jabar sediakan Rp 27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan, petani dan UKM," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil seusai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Balubur, Kota Bandung, Senin (12/9/2022).
Dia mengatakan, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Gubernur menuturkan, anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dan izin melaporkan, kami terus memantau situasi ekonomi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten," katanya.
Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya, dampak kenaikan BBM belum berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pokok, hanya harga komoditas cabai yang belum turun ke harga normal karena faktor suplai.
"Jadi, hari ini, saya monitor ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan signifikan oleh BBM. Yang naik terpengaruh itu hanya ikan-ikan yang tadi Rp 20 ribu dijual Rp 26 ribu pas ditanya memang karena BBM naik," kata dia.
"Lain-lain terpengaruh karena suplai bukan karena BBM, yaitu cabai sudah turun tapi belum harga normal. Jadi bukan karena suplai BBM," ujar Emil.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan, secara umum belum ada kenaikan harga komoditas di pasar Jawa Barat. "Dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pertama kami juga melakukan pengawasan dan pemantauan setiap hari, tidak hanya di Pasar Balubur tapi di beberapa wilayah di Jabar," kata Iendra.
Ketika ditanyakan tentang naiknya harga ikan, Iendra menuturkan hal itu disebabkan biaya transportasi dari offtaker yang cenderung membengkak akibat kenaikan harga BBM. Oleh karenanya, lanjut Iendra, salah satu alokasi subsidi tersebut diarahkan untuk nelayan.
"Dan biasanya kenaikan harga itu bukan dari petani, nelayan, atau peternak tapi dari off taker karena dia memerlukan transportasi. Terlebih, kalau offtaker-nya rantai pasoknya panjang. Nah ini sampai ke pasar itu akan lebih mahal," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
