Anggota DPR Komisi I DPR RI Fadli Zon menyayangkan negara sebesar Indonesia, masih saja lemah dalam pengelolaan dan perlindungan informasi siber, sehingga sangat mudah diretas oleh para hacker. Mudahnya keamanan Siber pemerintah dan swasta mendapat serangan peretas itu, menurut dia menunjukkan keamanan siber Indonesia masih amatiran.
"Sebagai negara dg pengguna internet di atas 200 juta, seharusnya negara menjamin keamanan siber secara serius. Kebocoran ini menandakan keamanan siber kita masih amatiran," kata Fadli Zon kepada wartawan, Ahad (11/9/2022).
Fadli Zon bahkan cukup heran, yang dibobol para peretas itu bukan lagi sekadar situs blog, atau akun media sosial yang sangat gampang untuk diretas. Tetapi juga situs pemerintah yang secara level adalah milik lembaga negara yang seharusnya melindungi keamanan Siber di Indonesia.
"Kita dipermalukan oleh beberapa hacker yang membongkar situs-situs dan data penting negara, termasuk data Menkominfo," terang Fadli Zon.
Anehnya, kata dia, negara seperti tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting untuk segera diperbaiki. Karena ini sudah terjadi berulang-ulang dan berkali-kali. Bahkan insiden peretasan yang terakhir oleh Bjorka, mengancam akan membongkar data penting pemerintah dan Presiden.
"Harus ada evaluasi total soal keamanan siber dan koordinasi antarlembaga. Jangan saling lempar tanggung jawab," kata politisi Gerindra ini.
Dalam rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, mengkhawatirkan kasus kebocoran data akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu menjadi tercela seperti terjadi pada pemilu 2014 lalu ada sekitar 250 para hacker dari China yang dikatakan apakah itu hoax apakah itu benar tapi ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita," kata Syamsurizal.
Ia berharap adanya peristiwa tersebut jadi pedoman dalam penyusunan Perbawaslu kedepan.
"Nah ini yang patut kita cemaskan bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini dan ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita yakin dengan segala macam teknologi Bjorka tidak akan masuk berubah dan melakukan hackingnya ke dalam pendataan kita khususnya data pemilu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
