REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan BBM diharapkan tepat sasaran. Hal tersebut menyusul penyaluran subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran sehingga perlu ditata ulang.
"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah. Namun kemudian kita tetap kawal tepat sasaran atau tidaknya, bagaimana Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai," kata Sekjen Pusat BEM Nusantara, Reja Anggara dalam keterangan, Sabtu (10/9).
Terkait potensi meningkatnya inflasi akibat kebijakan ini, Reja berharap pemerintah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya mitigasi guna mengantisipasi hal tersebut.
Dia meminta pemerintah juga harus mengantisipasi agar hal-hal yang berefek buruk akibat ekonomi global yang tak menentu dan situasi internasional memanas akibat perang di Eropa, tidak berdampak pada inflasi di Indonesia. Dia mengatakan, hal tersebut agar Indonesia tidak terjebak inflasi tinggi hingga jatuh ke krisis ekonomi.
"Karena Indonesia dalam tahap pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Humas Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Adi Yusfan mengakui kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh pada harga minyak di Indonesia. Dia mengatakan, hal tersebut membuat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM secara nasional.
"Kalau harga minyak dunia meningkat, pasti berefek ke Indonesia," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
