REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU -- Dalam rangkaian Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Kamis (8/9/2022), yang dipimpin langsung Ketua Forsedasi Komwil Sumsel yang juga Pj Bupati Muba Apriyadi menghasilkan beberapa usulan untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Salah satunya mengusulkan agar dana penggajian PPPK di daerah dibebankan ke APBN dan tidak menggunakan APBD daerah masing-masing. "Ya, pembiayaan gaji PPPK ini salah satu beban yang agak berat kalau dibebankan ke APBD, jadi kesepakatan dari Raker kali ini Forsesdasi Komwil Sumsel mengusulkan agar anggaran gaji PPPK ditanggung APBD," kata Apriyadi.
Lanjutnya, biaya gaji PPPK ini selama ini memang menjadi keluhan di berbagai Pemerintah Daerah. "Semoga nanti usulan Forsesdasi Sumsel ini akan ada titik terang," harapnya, seperti dalam siaran pers.
Sementara itu, Pengawas Forsesdasi Komwil Sumsel, Ir SA Supriono menyebutkan dalam rangkaian Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan para Sekda se-Sumsel dapat bertukar ide cemerlang demi memajukan daerah masing-masing.
"Semoga dari hasil Raker Forsesdasi Komwil Sumsel ini Sekda Kabupaten/Kota di Sumsel ini dapat lebih maksimal dalam penguatan SDM dan menghasilkan inovasi-inovasi baru," paparnya.
Pada rangkaian Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan turut dihadiri Sekretaris Daerah se-Sumsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
