REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro, Antara
Suharso Monoarfa menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melengserkan dirinya dari jabatan ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono. Hari ini Suharso menegaskan dia masih ketua umum yang sah dari PPP.
"Begini-begini, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dalam video yang beredar, Selasa (6/9/2022).
Dalam video itu terlihat Suharso sedang berbicara di hadapan kader PPP di acara Bimtek DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia yang digelar di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). Pernyataan Suharso yang disebarkan melalui video ini dibenarkan oleh Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.
Suharso menolak hasil Mukernas DPP PPP di Banten pada Ahad (4/9/2022). Keputusan Mukernas adalah melengserkan dirinya dari jabatan Ketua Umum PPP, dan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu, dia telah menelaah dan mengklarifikasi semua informasi yang berkembang terkait Mukernas di Banten yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum PPP. "Saya telah mengumpulkansemua informasi yang disampaikan. Baik cerita cerita, yang sampai kepada saya," ungkapnya.
Suharso meminta orang orang yang menggulingkan dirinya dari kursi Ketua Umum PPP untuk segera meminta maaf. "Saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," harapnya.
Suharso mengatakan, konflik yang kembali terjadi di internal PPP tak boleh terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Kita tidak ingin konflik lagi, kita sudah lelah. Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir," tegas Suharso.
Mukernas yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya pun ditegaskan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang Pemilu 2024.
Ia juga menegaskan kepada semua pihak untuk tak menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam permasalahan yang terjadi saat ini. "Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden, Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan," tegas Suharso..
Kemarin, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas untuk menguatkan konsolidasi partai. "Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," katanya.
Dia menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal. "Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya.
Sementara Mardiono mengatakan, Mukernas sudah sesuai dengan AD/ART PPP. Ia pun akan segera memproses keputusan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Secepat mungkin kalau semua dokumen sudah dilengkapi semua notaris," ujar Mardiono saat dihubungi, kemarin.
Mardiono sendiri akan menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP hingga 2025. Kewenangannya sebagai pelaksana tugas pimpinan tertinggi partai berlambang Ka'bah itu sama seperti ketua umum.
"Kewenangan Plt ketua umum sama dengan ketua umum definitif, yaitu mengisi lowongan jabatan hingga masa bakti jabatan itu selesai. Tanpa ada pengurangan kewenangan apapun," ujar Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
