REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Mas Imam Nawawi menyoal efektivitas bantalan sosial (bansos) atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di sisi lain umumnya masyarakat juga berteriak menolak kebijakan tersebut yang dinilai tidak pro rakyat.
"Pemerintah tentu sangat paham bahwa kenaikan harga BBM akan sangat berdampak bagi masyarakat. Kita tahu kesadaran itu mendorong pemerintah menyiapkan bantalan dampak kenaikan harga BBM, tapi apakah itu solutif?" kata Imam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa Presiden telah menyiapkan bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun. Lebih lanjut menkeu menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan tiga jenis bansos. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM).
Besaran BLT adalah Rp 150 ribu sebanyak empat kali dan akan disalurkan dalam dua tahap melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.
Jenis bansos kedua adalah subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Ketiga, presiden juga meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Baca juga : Dampak Kenaikan Pertalite, Stok BBM Revvo 89 di SPBU Vivo Langsung Ludes
Menurut Imam, berkenaan dengan jenis bansos tersebut sebenarya terasa cukup ganjil. Dia mengatakan, satu sisi kenaikan harga BBM adalah keputusan pemerintah dan pemerintah tahu apa dampaknya.
Kemudian, nyatanya pemerintah tetap mengambil keputusan itu. Lalu, kata Imam, agar masyarakat tidak “gerah” pemerintah memberikan “hiburan” berupa bantuan sosial sebagai bantalan.
"Kalau kita ibaratkan sebagai orangtua, pemerintah ini sikapnya apa kepada anaknya, tepat, kurang tepat atau seperti apa," kata Imam seraya menambahkan dalam sisi ini terlihat ada absurditas. Kata Imam, inilah fakta dan akan jadi catatan sejarah.
"Permasalahan belum selesai pada kebijakan bansos yang katanya bantalan sosial itu. Lebih jauh waktu juga merekam catatan penting bahwa tidak jarang bansos sangat kerap diselewengkan," kata Imam sambil mengutip temuan ICW bahwa Bareskrim Polri menerima 107 aduan dugaan penyelewengan bansos Covid-19.
"Jadi pertanyaannya bertambah untuk pemerintah. Apakah jaminan bansos ini tepat sasaran dan bersih dari potensi penyelewenangan seperti yang sebelumnya telah terjadi," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Baca juga : Harga Naik, Pemerintah Tetap akan Batasi Penjualan BBM Subsidi
Imam mengingatkan, dalam skala umum bisa diihat bahwa pengelolaan apapun yang tidak berlandaskan kejujuran dan sifat amanah. Maka cepat atau lambat pasti akan berdampak ketidakbaikan.
Imam menilai polemik kenaikan harga BBM dan dampak ikutannya boleh jadi menjadi pukulan terberat yang Presiden Jokowi alami selama memerintah. Terlebih, kata dia, sebagian masyarakat merespons dengan semangat 45 turun ke jalan melakukan unjuk rasa.
"Sebuah pelajaran pasti, memimpin bukan perkara mudah. Memimpin tidak bisa semena-mena. Dan, memimpin harus siap berkorban, bukan siap bersenang-senang," kata Imam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
