REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengaku partainya tak mempersoalkan kepemimpinan perempuan di tingkat nasional pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Kholid menanggapi survei KedaiKOPI yang menyatakan bahwa penerimaan publik terhadap presiden perempuan alami peningkatan.
"Tidak ada masalah, jadi kita PKS komitmen dengan konstitusi siapapun itu bisa laki-laki atau perempuan dibolehkan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dan kita sudah pernah punya kan presiden perempuan," kata Kholid dalam diskusi daring, Sabtu (3/9/2022).
Kholid menegaskan, isu kepemimpinan perempuan di tingkat nasional bagi PKS sudah selesai. Menurut PKS yang terpenting calon presiden 2024 mendatang adalah sosok yang memiliki integritas, dan kapasitas.
"Isu terkait itu (kepemimpinan perempuan) sudah selesai kita. Jadi yang penting kita itu pemimpinnya itu punya integritas, punya kapasitas. Di PKS itu sudah banyak ketua DPP ya bukan DPW bukan Depera, ketua DPP itu perempuan. Kepala daerah yang kita ajukan, wakil kepala daerah yang kontestasi pilkada juga maju perempuan, jadi bukan isu lagi," tegasnya.
Terkait masuknya nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam survei KedaiKOPI sebagai capres perempuan potensial, Kholid menilai hal tersebut sebagai hal yang positif. Bagi PKS semakin banyak poros, maka akan semakin baik. "Kalau PKS itu makin banyak poros semakin bagus, dan kami senang," ucapnya.
"Intinya kita senang lah dengan nama-nama perempuan yang sudah mulai muncul. Ada Bu Susi tadi, ada Bu Khofifah ada Mbak Puan, itu alternatif saya pikir, karena selama ini kan maskulin banget semua calon kan," imbuhnya.
Kendati demikian, Kholid mengungkapkan sampai saat ini belum ada nama calon presiden perempuan yang diusulkan di internal PKS. Nama Anies masih menjadi nama capres yang kuat yang diusulkan kader PKS di daerah.
"Nama Pak Anies umpamanya cukup menguat, walaupun itu nanti harus komunikasikan juga di Majelis Syuro karena keputusan di PKS harus di Majelis Syuro, tapi aspirasi kader dan daerah sudah mulai muncul Pak Anies, tapi tetap kita akan pertimbangkan, dimusyawarahkan dulu di Majelis Syuro," ungkapnya.
Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei opini publik terkait penerimaan terhadap presiden perempuan. Hasilnya penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan.
"Kalau kita lihat dari hasil survei KedaiKOPI, kita bulan November pernah tanya pertanyaan yang sama, ternyata naik. November kemarin 34,2 persen saja yang setuju presiden perempuan, sekarang naik jadi 55,5 persen," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (3/9/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika