REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Fordekiis) Andy Fefta Wijaya, menuding adanya konflik kepentingan terkait pencopotan Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR. Dia menilai, proses pencopotan Fadel diyakini cacat administrasi.
Menurut dia, pemecatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Artinya tindakan pencopotan tersebut menyalahi tata kelola administrasi," kata Any Fefta dalam keterangan, Jumat (9/2/2022).
Dia mengungkapkan, ada dua unsur terjadinya maladministrasi dalam pencopotan Fadel dari kursi pimpinan MPR. Pertama, tidak ada prosedur administrasi yang dibuat dan disepakati.
Kedua, sudah ada prosedur administrasi yang dibuat secara mendadak dan sepihak untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Dia menilai, oleh karena itu polemik yang dialami Fadel Muhammad sangat mencoreng nama maupun marwah kelembagaan MPR.
"Tindakan sewenang-wenangan dalam hal ini menodai MPR RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara," ujarnya.
Menurut Andy, seharusnya Badan Kehormatan MPR dapat melakukan panggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencopotan Fadel Muhammad. Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar polemik menemui titik terang.
Dia menambahkan, apabila peristiwa ini dibiarkan dan terus berlarut tanpa menemukan titik terang akan memberikan preseden yang buruk bagi MPR. Selain itu juga berdampak pada sistem di MPR dan DPD RI ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu.
"Karena DPD dan wakil ketuanya di MPR RI akan begitu mudah dibongkar pasang oleh konflik kepentingan elite internalnya. Sehingga, bisa jadi mereka akan kehilangan fokus melaksanakan tupoksinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika