REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi untuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin sebesar Rp24,1 Triliun.
Tambahan bansos ini diberikan karena pemerintah melihat harga-harga kebutuhan naik. Oleh karena itu pemerintah ingin mengambil peran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan selain bansos untuk orang miskin, kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Hal yang sama juga perlu diperhatikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar diberikan dana kompensasi seperti subsidi bunga KUR dinaikkan dua kali lipat, diberikan bantuan permodalan.
“Misalnya BBM mau naik September, maka bansos idealnya sudah cair semua,”ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/9).
Pengamat ekonomi Defiyan Cori turut mengatakan, bansos bisa dijadikan usaha untuk mempertahankan daya beli masyarakat. “Menurut saya, pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan,”ujarnya.
Cori juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan memberikan pendampingan. “Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa 6 persen,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos untuk masyarakat tidak mampu diklaim sudah tepat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. "Bansos salah satu kebijakan yang tepat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
