REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI diminta untuk menunda masuknya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji, meminta DPR RI tegas dan berpihak kepada rakyat.
“Jangan main-main dengan pendidikan dan jangan membahasnya di ruang gelap tanpa melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Sekali salah melangkah, dampaknya bisa puluhan tahun kemudian," kata Indra di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Dia mengatakan, DPR harus berani tegas menunda masuknya RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dia tidak ingin UU Sisdiknas nantinya harus berakhir di gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).
Selama ini, kata Indra, proses pembahasan RUU Sisdiknas sama sekali tidak transparan. Para pemangku kepentingan hanya diminta datang untuk absensi dan mendengarkan paparan. Praktik penyusunan RUU Sisdiknas dia sebut seperti hantu yang bekerja sendirian di ruang sunyi.
“Prosesnya sangat tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara lebih bermakna dan mewakili seluruh Indonesia. Prosesnya tidak bisa hanya dibahas di Jakarta,” ujar dia.
Dia mengatakan, seharusnya RUU Sisdiknas diawali dengan penyusunan peta jalan atau grand design pendidikan nasional. Di mana peta jalan itu disusun dan dibuat oleh panitia kerja nasional yang mewakili berbagai elemen dari seluruh Nusantara sebelum membahas RUU Sisdiknas.
Hal itu telah dibahas berulang kali dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI. Pandangan yang senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Presiden tidak ingin lagi setiap ganti menteri ganti kurikulum.
“Grand design ini tidak ada, lalu RUU Sisdiknas ini mengacu ke mana, mau membahas apa, bagaimana arah dan tujuannya. Sebelum membuat aturan, kita harus tahu dulu apa yang akan kita buat. Sayangnya semua berada di ruang gelap. Tidak jelas, tidak konkret, sehingga menimbulkan berbagai kebingungan dan tanda tanya. Apa yang ingin disembunyikan oleh Kemendikbudristek,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan NU Circle, Ahmad Rizali meminta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan ikut bergerak menolak masuknya RUU Sisdiknas masuk prolegnas dan disahkan diam-diam. Dia mengatakan, masyarakat tak boleh tinggal diam dan mahasiswa tidak boleh berpangku tangan.
"Saatnya mahasiswa menyuarakan pentingnya peta jalan sistem pendidikan nasional agar kita semua memiliki landasan dan acuan bagaimana pendidikan nasional di masa depan dibuat. RUU Sisdiknas ini harus disusun dan dibuat secara visioner. Bukan dibuat oleh mereka yang bernafsu membuat kebijakan tunggal dan komersial,” kata Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
