REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kolaborasi sipil dan militer saat tanggap darurat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana. Upaya ini telah ditunjukkan pemerintah, TNI dan mitra terkait dalam setiap katastrofe yang terjadi di Indonesia.
Pengalaman selama ini telah memberikan banyak pembelajaran, khususnya koordinasi sipil-militer, sehingga hal tersebut perlu disampaikan secara luas kepada berbagai pihak. Latar belakang ini mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun kurikulum pelatihan dengan topik koordinasi sipil-militer.
BNPB melihat, pelatihan ini sangat penting untuk mengoptimalkan kolaborasi atau kerja sama pada penanggulangan bencana. Banyak peristiwa dapat terlihat koordinasi sipil-militer menjadi komponen penting di saat tanggap darurat, seperti mobilisasi personel TNI atau pun pengerahan alutsista pesawat untuk pengiriman bantuan logistik.
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bentuk kesiapan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. “Pelatihan dan pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari peran dan tanggung jawab BNPB, dimana BNPB memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan praktik di antara personel dan sukarelawan pemerintah dan non-pemerintah,” ujar Lilik, Rabu (24/8/2022).
Lilik berharap dengan adanya kurikulum ini nantinya koordinasi sipil dan militer dapat berjalan secara baik. Di sisi lain, Lilik juga menyampaikan, kolaborasi di wilayah bencana menjadi wujud nyata pentaheliks dan prinsip penanggulangan bencana adalah urusan bersama.
Penyusunan kurikulum koordinasi sipil-militer ini didukung oleh Pemerintah Amerika melalui program INVEST DM 2.0 dan Center for Excellence in Disaster Management (CFE-DM) berlangsung di Jakarta selama tiga hari, 22 - 24 Agustus 2022. Melalui dukungan dari berbagai pihak, kurikulum nantinya disempurnakan sehingga pelatihan koordinasi sipil-militer siap untuk dijalankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika