REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Demokrat DPR, Didi Irawadi Syamsuddin menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurut Didi, kenaikan harga BBM subsidi saat ini, justru akan memberatkan beban masyarakat bawah.
"Terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrat menolak wacana tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat," kata Didi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) X itu menilai, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM. Dia menganggap, hal itu akan berlanjut juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok.
Baca juga : 'BBM Subsidi Naik, Emak-Emak Makin Menjerit'
Kemudian, Didi khawatir, selanjutnya inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Runtutan dampak kenaikan BBM itu bisa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. "Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia," terang Didi.
Selain itu, kenaikan BBM juga dikhawatirkan menimbulkan peningkatan angka pengangguran. Adapun ketika angka pengangguran yang tinggi akan ikut menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta menganggu pemulihan daya beli.
Kondisi seperti itu, menurut Didi, tentunya tidak mudah dihadapi masyarakat. Karena semakin memberatkan kehidupan masyarakat pasca pemulihan dari pandemi Covid-19. Meskipun diakui, APBN mencatatkan dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI).
"Namun kami Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak terlena dengan angka tersebut, mengingat faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga saat ini," ucap anggota Komisi XI DPR itu.
Baca juga : Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bebani UMKM
Ikuti Whatsapp Channel Republika
