Ahad 14 Aug 2022 18:25 WIB

Eks Ketua MK Ingatkan Pemerintah Hadirkan Keadilan Sosial Bagi Rakyat RI

Merujuk HOS Cokroaminoto, Indonesia masih jauh dari kemerdekaan sejati.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.
Foto: Dok PP SI
Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menyelenggaramenggelar  sarasehan kebangsaan jilid dua menyambut peringatan kemerdekaan ke-77 RI dengan tema 'Menuju Kemerdekaan Sejati, Kedaulatan Ekonomi, dan Keadilan Sosial' yang dihelat di Markas PP SI, Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (14/8/2022).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyala Matalitti, Ketua Umum PP SI Hamdan Zoelva, pakar hukum tata negara Refly Harun, pengamat politik Rocky Gerung, hingga ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, hadir sebagai pembicara. La Nyala Matalitti pun membocorkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jumat (12/8/2022).

Menurut dia, Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk bergotong royong. Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah untuk kembali kepada cita-cita bangsa yang tercantum dalam konstitusi tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Pilihan kita berbangsa tinggal dua yaitu tunduk pada oligarki yang kuasai sumber daya ekonomi atau tegakkan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi," ucap La Nyala di hadapan ratusan peserta dari berbagai ormas Islam.

Hamdan Zoelva menyampaikan, amanat pendiri SI, HOS Cokroaminoto dan tokoh bangsa memiliki makna mendalam tentang arti kemerdekaan sejati bangsa Indonesia. Menurut Hamdan, pemerintah RI saat ini, harus fokus mencapai tujuan itu pada sisa masa pemerintahannya dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kemerdekaan sejati yang landasan utama hasil pikiran para pendiri republik ini adalah hadirnya kedaulatan politik serta berdikari di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sekjen PP SI Ferry Juliantono menyinggung, di tengah situasi global yang tak menentu pasca-Covid 19, perang Rusia versus Ukraina, serta memanasnya hubungan China melawan Taiwan, pemerintah Indonesia harus mengantisiapasi dengan sigap berbagai masalah itu. Dia meminta pemerintah jangan sampai gagap melihat potensi guncangan ekonomi akibat ledakan perang di dunia.

"Kita akan hadapi situasi ekonomi yang makin sulit. Saat ini rakyat sedang susah akibat inflasi, kenaikan harga barang, kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, kelangkaan pupuk membuat rakyat benar-benar sulit yang jika salah kelola maka akan timbul ketidakstabilan politik dan ekonomi seperti berbagai negara di dunia," ucap Ferry.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement