REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah memastikan pembangunan infrastruktur tidak menghilangkan ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa titik.

"Ada beberapa titik strategis yang memang untuk pembangunan infrastrukturnya perlu dikejar. Konsekuensinya ada beberapa ruang terbuka hijau yang kami alihkan ke lokasi lain, bukan dihilangkan," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan untuk ruang terbuka hijau akan tetap diadakan di sejumlah titik. Bahkan, dikatakannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya siap memberikan dukungan pembangunan RTH di Kota Solo.

Mengenai sejumlah RTH yang dikurangi akibat pembangunan infrastruktur, di antaranya kawasan Manahan karena digunakan untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) dan Simpang Joglo akibat terdampak proyek rel layang.

"Memang konsekuensinya ada RTH yang harus dihilangkan. Itu tidak semua ditebang, sebagian dipindahkan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut sekaligus dijadikan sebagai kesempatan bagi Pemkot Surakarta untuk memilah tanaman akar keras dan akar lunak. "Kesempatan kami memilih tanaman yang akarnya tidak keras. Selain secara estetik kurang baik, akar keras juga merusak aspal, misalnya pohon Angsana," katanya.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada penyusutan luas RTH di Solo. Berkurangnya luasan RTH itu terlihat pada data RTH di Kota Solo, yakni terjadi penurunan luasan.

Untuk tahun 2019 dan 2020 RTH Publik mencapai 372,94 hektare, sedangkan luasan RTH pada tahun 2021 menjadi 355,23 hektare. Mengacu data itu terjadi penyempitan RTH Publik 17,17 hektare.

Ikuti Whatsapp Channel Republika