REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, memimpin Rapat Percepatan Dana APBN Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), dan DAK Fisik semester I tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat. Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Kamis (30/6/2022).
Dalam kesempatan membuka rapat yang diikuti SKPD di Lingkup Pemprov Kalsel itu, Roy mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sangat penting.
Terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 dua tahun yang lalu. APBN dan APBD bekerja keras dalam menahan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Karena APBN dan APBD digunakan dalam berbagai keperluan mendasar masyarakat antara lain penanganan permasalahan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.
“Keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merealisasikan alokasi anggaran secara cepat dan tepat,” kata Roy.
Roy menuturkan, APBN tahun anggaran 2022 sudah akan memasuki akhir Semester I dan progres capaian realisasi belanja sampai dengan akhir Bulan Juni atau semester I secara rata-rata idealnya sudah mencapai 40 persen, namun faktanya capaian realisasi kita masih di bawah angka tersebut secara rata-rata.
Untuk itu, selanjutnya perlu disusun strategi yang efektif dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dan tidak terulang lagi di Semester II 2022. “Untuk mendorong percepatan realisasi anggaran tentunya perlu identifikasi permasalahan yang masih muncul di lapangan, baik kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dan diperlukan komitmen yang tinggi dari para pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, serta pengelola keuangan untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap progress setiap output yang menjadi tanggung jawabnya,” terang Roy.
Roy juga menambahkan pada tahun 2022 ini, dengan kondisi harga barang di seluruh Indonesia cenderung mengalami kenaikan peran APBN akan lebih diarahkan sebagai bantalan untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak semakin menurun.
Karena itu pemerintah telah mengalokasikan dana APBN dalam jumlah besar untuk subsidi belanja energi antara lain untuk subsidi BBM dan Listrik. “Sejalan dengan hal tersebut, maka peran APBN dan APBD perlu dijaga dan diperkuat dengan meningkatkan akselerasi belanja kepada masyarakat agar daya beli mereka terhadap permintaan kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari dapat tetap terjaga,” katanya.
Roy berharap, melalui rapat ini dapat mengejar pencapaian target penyerapan APBN melalui dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, hingga akhir tahun anggaran. “Saya berharap kepada kawan-kawan, karena APBN ini sulit kita dapatkan jadi kalau anggaran yang bersumber dari APBN harap segera dikerjakan dan kawal serapan anggarannya. Saya minta setelah rapat ini harus ada rencana aksi, apa saja kendala yang menjadi penghalang selama ini. Dan saya harap, kawan-kawan memahami betul mekanismenya, jangan sampai nantinya melanggar aturan.
Bahkan jika perlu minta lah pendampingan. Semoga di tahun depan kita bisa mendapatkan anggaran yang semakin besar untuk peningkatan pembangunan serta kualitas pemerintahan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Adapun realisasi APBN di wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan Bulan Juni 2022 (tepatnya per tanggal 24) untuk belanja pemerintah pusat telah mencapai 37,66 persen dari pagu belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 8,20 triliun.
Jumlah dana yang sudah direalisasikan adalah sebesar 3,088 triliun rupiah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Dari jumlah pagu belanja pemerintah pusat tersebut di atas, termasuk pagu Dana Dekonsentrasi (DK) sebesar 69,44 miliar rupiah yang telah direalisasikan sebesar 8,34 miliar rupiah (atau 12,02 persen). Sedangkan untuk dana Tugas Pembantuan (TP) mempunyai pagu sebesar 105,25 miliar rupiah dan telah direalisaikan sebesar 25,83 miliar rupiah (atau 24,54 persen).
Untuk Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh sebanyak 34 satuan kerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh 14 satuan kerja.
Sedangkan Dana transfer khusus pada tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Dak Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik mempunyai pagu sebesar 1,28 triliun rupiah dengan realisasi baru mencapai Rp 97,10 miliar (atau 7,59 persen). Sedangkan untuk DAK Non Fisik mempunyai pagu sebesar Rp 823,9 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp 412,88 miliar (atau 50, 11 persen ).
Di sisi lain, peran realisasi dana APBD tidak kalah pentingnya dengan peran dari dana APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai informasi pagu dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar Rp 26,25 triliun.
Dari jumlah tersebut realisasi sampai dengan akhir bulan mei 2022 baru mencapai 26,72 persen dari pagu, atau kurang lebih Rp 7,02 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika