REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) segera mengusahakan untuk dapat memulai rehabilitasi mangrove pada 2022 setelah disetujui anggaran belanja tambahan (ABT) untuk lahan seluas 3.548 hektare.
"Tahun 2022 itu persetujuan dari Menteri Keuangan untuk anggaran biaya tambahan rehabilitasi mangrove yang akan dilaksanakan BRGM betul sudah terbit itu hanya seluas 3.548 hektare di sembilan provinsi," kata Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Untuk rehabilitasi di lahan tersebut, akan dikucurkan dana sebesar Rp 73.813.273.000, yang masih berproses sampai saat ini. Ayu mengatakan, BRGM akan segera bergerak mengingat rehabilitasi mangrove memerlukan perencanaan waktu yang tepat mengingat terdapat periode buah mangrove yang dilanjutkan pembibitan.
Dia menjelaskan bahwa ketika penanam dilakukan pada periode Oktober sampai dengan November, memerlukan perlakuan khusus termasuk mempersiapkan beberapa alat seperti alat pemecah gelombang untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi. "Harapannya ABT ini dapat kita operasionalkan paling lambat Agustus ini kita sudah mulai," kata Ayu.
BRGM memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan lain yang juga melakukan rehabilitasi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BRGM ditargetkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove di lahan seluas 600.000 hektare dalam kurun waktu 2021-2024 di sembilan provinsi yaitu Riau, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.
Menurut perhitungan BRGM satuan biaya rehabilitasi mangrove membutuhkan rata-rata Rp 25.000.000 per hektare dengan diperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sekitar Rp 26 triliun.