REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani berharap, dukungan anggaran untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. "Kami sudah mengajukan beberapa kali penambahan anggaran kepada Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan," katanya, Senin (1/8/2022).

Dia berharap, di tahun 2023, ada kepedulian semua pihak dengan memberikan kepedulian politik anggaran yang kuat kepada BP2MI. Benny menjelaskan, BP2MI bekerja berdasarkan perintah undang-undang dibekali anggaran sekitar Rp 300 miliar.

"Dimana 64 persen dari anggaran itu hanya habis untuk belanja pegawai (gaji) di 23 provinsi perwakilan se Indonesia," ungkapnya.

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) antre memasuki area bandara sebelum diberangkatkan menuju Korea Selatan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (18/7/2022). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat pada periode Januari hingga Juli 2022 sebanyak 71.206 PMI telah berangkat menuju luar negeri dan ditargetkan mencapai 150 ribu PMI yang diberangkatkan hingga akhir tahun 2022. - (ANTARA/Fauzan)

Sementara, kata dia, BP2MI mengurus kurang lebih 4,4 juta pekerja migran resmi di luar negeri dan tersebar di 159 negara. Selain itu, ada juga 4,6 juta orang Indonesia yang berangkat tidak resmi ke luar negeri.

Dia menegaskan, tuntutan dan harapan yang begitu besar kepada BP2MI, harus diwujudkan dengan dukungan dengan anggaran yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada PMI.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai, semua pihak harus memperjuangkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Dia menilai, perjuangan perlindungan tersebut harus dengan mengedepankan semangat persatuan dan dialog dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Perlindungan warga negara semestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara, termasuk terhadap para pekerja migran Indonesia," kata Lestari Moerdijat belum lama ini.

Lestari mengatakan, mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu menurut dia sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara.

"Namun di saat menghadapi ragam permasalahan kasus yang melibatkan pekerja migran, seringkali terkesan negara tidak hadir melindungi para pekerja," ujarnya.

Dia menjelaskan, secara individu maupun kelompok, pekerja migran sering terabaikan dalam setiap upaya menuntut kejelasan perlindungan atau jaminan yang telah diatur dalam skema perlindungan baik dalam undang-undang maupun peraturan turunannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika